Home Publikasi Berita Detail Berita

Detail Berita

KOPERASI TIDAK MELAKSANAKAN RAT DITEGUR OLEH DINAS KOPERASI UKM

Admin Web OPD
Berita
17 Januari 2022 00:00:00

Image Berita


KULON PROGO-DINKOPUKM. Salah satu kewajiban Koperasi yang telah ber-Badan Hukum adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 26:

(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Juga diatur dalam PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian pada Pasal 77 Ayat (2) Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Mendasar pada ketentuan tersebut Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo pada Senin (17/1/2022) melakukan teguran secara tertulis kepada gerakan Koperasi yang tidak melaksanakan RAT satu, dua dan tiga tahun.

Pada kesempatan itu ada sebanyak 3 (tiga) Koperasi di Kapanewon Nanggulan, dan 5 (lima) di Kapanewon Sentolo. Petugas dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo Sutrisno Purwoto, S.IP dan Suwastri Asih, SE ketika menemui Pengurus Koperasi yang mendapatkan teguran tertulis tersebut, banyak mendapatkan keterangan sebagai alasan Koperasi tidak melaksanakan RAT.

Sebagian besar karena alasan adanya pandemi covid 19, sehingga Koperasi tidak berani melaksanakan RAT. Sudah melaksanakan RAT namun Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas tidak disampaikan kepada Dinas Koperasi UKM.

Selain itu memang ada Koperasi yang Pengurus dan Anggotanya sudah tidak ada atau bubar, hal tersebut karena terkait dengan institusi yang menaungi sudah ganti managemen. Sehingga Koperasi tersebut meminta untuk dibubarkan. Hal tersebut ditanggapi oleh petugas, agar Pengurus Koperasi yang masih ada mengajukan permohonan pembubaran Koperasi kepada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo melalui surat tertulis. Dengan demikian selanjutnya akan diproses oleh Dinas Koperasi UKM untuk pengajuan pembubaran dan penghapusan Badan Hukum Koperasi dari Lembaran Negara, yang dikirimkan ke Kementerian Koperasi UKM RI.

Namun demikian juga harus dipahami oleh Pengurus Koperasi dalam proses pembubaran Koperasi tidak semudah yang dibayangkan. Karena ada aturan yang harus dilakukan sebelum pembubaran Koperasi, yang antara lain semua hak dan kewajiban dari seluruh Anggota harus sudah terselesaikan. Kewajiban Koperasi apabila memiliki piutang dengan pihak lain juga harus sudah diselesaikan atau sudah dilunasi. Agar membentuk Tim Penyelesai untuk menyelesaikan semua urusan, termasuk apabila Koperasi memiliki asset, apakah asset tersebut mau dilelang atau mau dihibahkan ke Koperasi lain atau ke lembaga lainnya. Apabila asset mau dijual, hasil penjualannya bisa dibagi ke seluruh Anggota dengan perhitungan yang proporsional sesuai dengan peran serta dari masing-masing Anggota.

Perlu untuk diketahui juga, apabila sebuah Koperasi yang telah bubar, maka Anggaran Dasar dan Stempel / cap milik Koperasi tersebut akan ditarik oleh Dinas Koperasi UKM untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dengan adanya teguran tertulis dari Dinas Koperasi UKM, diharapkan gerakan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo bisa lebih baik pengelolaannya, yang kedepan mampu memberikan kemanfaatan yang lebih baik bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh Anggotanya dan masyarakat Kulon Progo pada umumnya.

Source: sp

WhatsApp Chat